Sindiran Putra Mahkota Solo di Medsos ‘Nyesel Gabung Republik’ jadi Sorotan

Putra Mahkota Keraton Solo, KGPAA Hamengkunegoro, menjadi sorotan menyusul unggahannya di media sosial

Solo, Dekade – Putra Mahkota Keraton Solo mengkritik pemerintah pusat melalui unggahan di medsos. Kata-kata ‘Nyesel gabung Republik’ yang dilontarkannya menjadi sorotan saat narasi ‘Indonesia Gelap’ masih bergulir.

Pekan lalu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamengkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram itu mengunggah dua postingan di akun Instagram pribadinya.

Dengan latar belakang hitam, unggahan tersebut bertuliskan “Nyesel Gabung Republik” dan “Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi”.

Kedua postingan sudah dihapus, tetapi tangkapan layarnya dibagikan ulang di media sosial dan menjadi viral.

KGPAA Hamengkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram adalah putra dari Pakubuwono XIII dengan permaisuri GKR Pakubuwono, yang berusia 22 tahun. Dia diangkat menjadi putra mahkota pada tanggal 22 Maret 2022.

Pihak Keraton Kasunanan Surakarta, melalui Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) Dany Nur Adiningrat, mengklarifikasi unggahan viral itu dalam konferensi pers di komplek Keraton pada Senin (03/03).

Dany, yang membacakan pernyataan resmi KGPAA Hamengkunegoro, menyebut kedua postingan itu tidak lepas dari berbagai unggahan putra mahkota sebelumnya terkait situasi di Indonesia.

Salah satu isu yang disebut Dany adalah kasus oplosan BBM Pertamina yang menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat.

“Ekspresi kekecewaan (KGPAA Mangkunegoro) tersebut (dia) tuangkan dalam unggahan di akun Instagram pribadi (…) yang salah satunya memuat pernyataan mengenai penyesalan bergabung dengan Republik.”

“Pernyataan tersebut bukanlah cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme, atau jiwa bela negara dalam diri (dia), melainkan suatu bentuk kritik dan sindiran terhadap para penyelenggara saat ini,” ujar Dany membacakan pernyataan klarifikasi dari KGPAA Hamengkunegoro.

Dany menyebut, unggahan itu juga bertujuan untuk menyoroti tata kelola pemerintahan saat ini yang jauh dari harapan leluhur raja-raja Keraton Surakarta yang dulu berperan dalam perjuangan kemerdekaan.

“Seharusnya para pemimpin negara memiliki kesadaran moral dan etika dalam mengelola pemerintahan demi kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.

Adapun unggahan “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi’, sambung dia, terkait dengan sikap pemerintahan yang dianggap melupakan jasa Keraton yang telah menyerahkan kedaulatan dan bergabung dengan Indonesia.

Di sisi lain, Dany menekankan unggahan KGPAA Hamengkunegoro merupakan “bahasa satir”.

“Ini adalah bahasa satir, bukan soal menyesal atau membohongi, tapi ini adalah kritikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dany menghimbau agar pemerintah menanggapi kritik dari KGPAA Hamengkunegoro dengan cerdas.

“Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas,” katanya.

“Seorang putra mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar.”

Dalam pernyataannya, Dany menyebut Keraton Surakarta adalah satu-satunya penerus dinasti yang tidak menjadi bagian dari pemerintahan.

“Hanya Keraton Surakarta satu-satunya dari Majapahit, dari Mataram Islam, yang bukan (bagian) pemerintahan. Kalau bagian dari pemerintahan mengkritik, kan, tidak etis,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah kata “membohongi” dalam postingan itu terkait dengan wacana pengembalian status daerah istimewa Surakarta, Dany menyebut ada hak-hak keraton Surakarta yang masih ditangguhkan.***